BITUNG — Komisi I DPRD Kota Bitung menggelar rapat kerja bersama jajaran pemerintah kecamatan dan Dinas Pendidikan Kota Bitung dalam rangka mengevaluasi realisasi anggaran Tahun 2026 sekaligus membahas rencana perubahan alokasi anggaran.
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kota Bitung, Kelurahan Bitung Barat II, Kecamatan Maesa, Rabu (2/9/2026), dihadiri sejumlah anggota DPRD, jajaran Dinas Pendidikan, serta para camat se-Kota Bitung.
Camat Aertembaga Stenly R. Tatipang, S.Sos., turut hadir dalam pembahasan tersebut bersama para camat lainnya. Forum ini menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi, kebutuhan, serta berbagai program yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan anggaran Tahun 2026.
Pembahasan utama diarahkan pada evaluasi realisasi anggaran Triwulan I dan II. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur capaian program sekaligus melihat sejauh mana penggunaan anggaran telah memberikan dampak terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah juga membahas sejumlah kebutuhan program pada masing-masing sektor dan wilayah. Pengelolaan anggaran diharapkan dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Sejumlah anggota DPRD Kota Bitung yang hadir antara lain Devie Honce Barakati, ST., MPH., Ramlan Ifran dari Partai NasDem, Dr. Nabsar Badoa, S.Pi., M.Si. selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Bitung, Cherry Irene Mamesah, SE. selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, serta Imran Lakodi, S.Sos.
Sementara dari jajaran pemerintah daerah hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung Fonny Tumundo, S.Pd., M.Pd., bersama para camat se-Kota Bitung, termasuk Camat Girian Rukman Rasyid, S.Sos.
Kehadiran para camat dalam rapat tersebut dinilai penting karena pemerintah kecamatan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat wilayah. Berbagai aspirasi dan kondisi di lapangan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pada perubahan anggaran.
Camat Aertembaga Stenly R. Tatipang menekankan pentingnya penguatan program pemerintahan yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
Menurutnya, evaluasi realisasi anggaran bukan hanya berkaitan dengan capaian penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap program pemerintah benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Evaluasi ini penting untuk melihat program yang sudah berjalan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih perlu diperkuat melalui perubahan anggaran,” demikian pokok pembahasan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Perubahan anggaran Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Setiap program yang mendapatkan dukungan anggaran diharapkan memiliki manfaat yang jelas, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan wilayah, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan jajaran kecamatan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan perencanaan maupun pelaksanaan program berjalan secara terarah dan akuntabel.
Melalui rapat kerja tersebut, diharapkan penyusunan perubahan anggaran Tahun 2026 dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mampu memperkuat pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pemerintah kecamatan juga diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD agar setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bitung.
