Garut, Lintas peristiwa.net
Perhimpunan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PGPPPK) Kabupaten Garut mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Garut untuk membahas belum adanya kepastian penugasan ratusan Guru ASN PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) sejak tahun 2022 hingga 2025.
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat resmi Nomor: 005/K-PGPPPK/VII/2026 tertanggal 13 Juli 2026. Dalam audiensi itu, PGPPPK berharap DPRD dapat menghadirkan Bupati Garut, BKD, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan PGRI Kabupaten Garut agar persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan memperoleh solusi yang jelas.
Menurut PGPPPK, hingga saat ini masih terdapat sekitar 330 sekolah di Kabupaten Garut yang belum memiliki kepala sekolah definitif dan masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.). Di sisi lain, banyak guru yang telah lulus seluruh tahapan seleksi BCKS masih menunggu penugasan.
Ketua PGPPPK Kabupaten Garut, Rikrik Gunawan, S.Pd., menegaskan bahwa pihaknya tidak menuntut perlakuan khusus, melainkan mengharapkan kepastian terhadap hasil seleksi yang telah dijalani sesuai ketentuan yang berlaku.
PGPPPK menilai penyelesaian persoalan ini perlu mengedepankan kepastian hukum, transparansi, profesionalisme, dan sistem merit, sehingga proses pengisian jabatan kepala sekolah berjalan sesuai regulasi serta mampu meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di Kabupaten Garut.
Melalui audiensi tersebut, PGPPPK berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik demi kepastian bagi para guru yang telah lulus seleksi, sekaligus memenuhi kebutuhan kepala sekolah definitif di satuan pendidikan yang masih mengalami kekosongan.
(Indra m z )
