INGIN JADI WARTAWAN KAMI??
MAGELANG, Lintas pristiwa net —
Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Magelang menyambut positif pengesahan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa (23/9/2026).
Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan DPR lainnya, di mana RUU tersebut resmi disetujui menjadi undang-undang.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Magelang, Imam Susanto atau yang akrab disapa Gus Imam, menyampaikan apresiasi atas tercapainya langkah legislasi tersebut.
"Kami mengapresiasi DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah atas komitmennya mendorong pelaksanaan reforma agraria. Bagi para petani, kehadiran aturan ini adalah langkah penting untuk memperkokoh kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi mereka," ujar Gus Imam.
Gus Imam menegaskan bahwa pengesahan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju perubahan nyata di lapangan.
"Bagi kami, pengesahan undang-undang ini baru permulaan. Yang terpenting adalah bagaimana ketentuan ini benar-benar memberi kepastian hukum, perlindungan, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh petani," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar regulasi tersebut tidak hanya kuat di atas kertas, melainkan benar-benar dijalankan secara terbuka dan melibatkan masyarakat tani.
"Kami berharap pemerintah menjamin pelaksanaan UU ini berjalan transparan, terukur, dan melibatkan petani. Jangan sampai undang-undang yang diperjuangkan ini hanya kuat tertulis, namun lemah saat diterapkan di lapangan," katanya.
Materi yang telah disepakati mencakup penataan penguasaan dan pemilikan tanah, penyelesaian konflik agraria, pemulihan serta pengakuan hak masyarakat atas tanah, serta pemberian prioritas pemanfaatan tanah bagi subjek reforma agraria. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) yang berada di bawah Presiden.
Tani Merdeka Indonesia Magelang menyatakan akan terus mengawal seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk penyusunan peraturan turunan dan penerapan di tingkat daerah, agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat tani.
"Kami ingin memastikan kebijakan ini nyata berdampak pada kehidupan petani serta menjamin kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola," tutup Gus Imam.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait jadwal penyusunan peraturan pelaksana. Redaksi membuka ruang tanggapan dari pihak pemerintah guna menjaga keseimbangan informasi.
Sumber: Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Magelang — Gus Imam (Imam Susanto)
