PALEMBANG, Lintasperistiwa.net
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Palembang mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha di Kota Palembang, dilaksanakan di ruang rapat Prameswara Palembang.
"Ketua HIPMI Kota Palembang, Peby Anggi Pratama, S.H., M.Kn., mengatakan Sensus Ekonomi menjadi bagian penting dalam melengkapi pendataan dunia usaha sekaligus mengetahui secara lebih akurat potensi dan karakteristik ekonomi di Indonesia, khususnya Kota Palembang,Selasa (08/09/2026).
“yang diwawancarai oleh awak media Untuk itu hari ini kita berkumpul bersama agar batas waktu 15 September dapat terpenuhi. Kita ingin mengetahui karakteristik ekonomi yang ada di Palembang, termasuk jumlah dan berbagai aspek lainnya,” ujar Peby.
Menurutnya, sebagai induk organisasi yang menaungi para pelaku usaha, HIPMI mengajak seluruh anggotanya untuk berpartisipasi dengan memberikan data secara jujur dan akurat.
“Kita minta para anggota juga patuh dan memberikan data secara jujur, akurat, sehingga ini bisa membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan, tidak hanya kebijakan lokal di Palembang, tetapi juga kebijakan dalam skala yang lebih luas,” katanya.
"Peby menilai pembaruan data ekonomi sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi juga diharapkan dapat memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan dunia usaha dan potensi ekonomi di daerah.
"Dalam kesempatan tersebut, HIPMI Palembang turut mengikuti sosialisasi dan pengisian data bersama BPS. Kegiatan itu dihadiri sekitar 15 hingga 20 orang perwakilan HIPMI.
“Kami menyambut antusias kegiatan yang digelar BPS hari ini. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memahami berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi Kota Palembang,” ungkapnya.
"Lebih lanjut, Peby juga menyinggung persoalan data desil yang digunakan dalam berbagai kebijakan sosial. Menurutnya, potensi kesalahan data dapat terjadi apabila pendataan belum dilakukan secara utuh dan menyeluruh.
“Penjelasan dari BPS tadi, status desil yang keluar, seperti desil satu dan dua, bisa saja terdapat kesalahan karena data yang diambil belum utuh dan menyeluruh. Mungkin ada masyarakat yang belum terdata atau datanya belum akurat, sehingga berdampak pada hasil desil yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial,” jelasnya.
"Karena itu, ia menilai pendataan yang akurat dan menyeluruh menjadi hal penting agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun berbagai kebijakan.
“Pada dasarnya, BPS saat ini fokus pada Sensus Ekonomi. Kita berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi yang ada,” pungkas Peby.
