Palangkaraya, Lintasperistiwa.net
Panglima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tantara Lawung Adat Mandau Talawang Propinsi Kalteng, Gatner Eka Tarung secara tegasenyatakan bahwa hasil AUDIT ditingkat Propinsi bukan FINAL.
" Kegiatan Proyek, infrastruktur/Pokir, Pengadaan Sapi dan lainya terkait indikasi adanya tindakan kuropsi tidak hanya berujung final dintingkat BPKP Propinsi melainkan masih ada diatasnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI" ucap Gatner Eka Tarung di Kapuas, Senin 17/8/2026.
Indikasi kerugian negara hanya bisa dinyatakan secara sah dan benar apabila semua tingkatan secara sinergi menyatakan kebenaranya.
Menurut Gatner bahwa semua pihak harus secara transparan dan benar melaksanakan amanat masyarakat sehingga tujuan pembangunan jangan sampai menjadi sia-sia.
"Program pembangunan merupakan salah satu bentuk keinginan negara, jadi jangan sampai disalahgunakan demi kepentingan golongan tertentu mengalabui hukum" tegas Gatner.
Dicontohkan Gatner seperti kegiatan infrastruktur secara menyeluruh dengan nilai kurang lebih Rp. 17 Miliar, dikemas dalam Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2022 yang lalu dan juga pengadaan sapi kurban sekitar Rp. 6,5 Miliar .
" Jangan sampai terjadi permainan, sehingga mengaburkan merugikan negara, pihak berwajib baik Kejaksaan, Kepolisian dan KPK RI wajib melakukan aksi dan tindakan* demikian Gatner Eka Tarung.//Tim_pro.
