Bekasi, Lintas Peristiwa.net
Pemerintah Kota Bekasi memastikan pelaksanaan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 di seluruh SMP Negeri berlangsung aman, kondusif, dan mengedepankan konsep sekolah ramah anak. Pemkot juga menegaskan tidak akan mentoleransi praktik perpeloncoan, perundungan (bullying), maupun tindakan intoleransi dalam bentuk apa pun.
Untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai ketentuan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama jajaran pemerintah daerah turun langsung melakukan inspeksi ke sejumlah sekolah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap masa transisi peserta didik baru setelah berakhirnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Tri Adhianto meninjau langsung pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 12 Kota Bekasi. Dari hasil pemantauan, ia memastikan seluruh rangkaian kegiatan orientasi berlangsung lancar serta mengedepankan nilai edukatif tanpa adanya kekerasan fisik maupun mental.
"Saya kira pelaksanaan hari perdana bagi anak masuk sekolah berjalan dengan lancar, baik," ujar Tri Adhianto kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (13/7/2026).
Menurut Tri, fokus utama MPLS tahun ini bukan sekadar memperkenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membangun budaya pendidikan yang ramah anak, inklusif, dan menghargai keberagaman.
"Pelaksanaan MPLS hari ini lebih menekankan kepada sekolah ramah anak, kaitan dengan anti bullying, anti intoleransi, kebersamaan, dan lainnya," katanya.
Ia menegaskan, tradisi orientasi yang identik dengan senioritas dan perpeloncoan sudah tidak memiliki tempat di lingkungan pendidikan Kota Bekasi. Sebaliknya, seluruh sekolah diminta membangun suasana yang nyaman agar siswa baru dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan belajar.
Pemkot Bekasi juga menjadikan isu perundungan dan intoleransi sebagai perhatian utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Seluruh sekolah negeri diinstruksikan menjadi ruang yang aman, positif, dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe turut melakukan inspeksi pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 7 Kota Bekasi. Ia meminta Dinas Pendidikan sebagai leading sector melakukan pengawasan secara ketat agar seluruh sekolah mematuhi pedoman MPLS yang telah ditetapkan.
"Artinya mereka justru lebih dikenalkan dengan pembelajaran yang baik, baik mental maupun spiritual mereka secara pembinaan, sebelum mereka siap menerima metode pembelajaran," ujar Harris usai mengikuti apel pagi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, seluruh tenaga pendidik harus memastikan tidak ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan trauma bagi peserta didik baru.
"Saya kira tidak ada kita untuk membully segala macam. Kalau ada hal yang seperti itu pasti akan kita tindak," tegasnya.
Pemerintah Kota Bekasi memastikan akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan praktik perpeloncoan, perundungan, maupun bentuk kekerasan lainnya selama pelaksanaan MPLS, baik yang dilakukan oleh panitia, kakak kelas, maupun pihak sekolah.
Dengan pengawasan langsung dari pemerintah daerah serta komitmen seluruh satuan pendidikan, Pemkot Bekasi berharap pelaksanaan MPLS 2026 menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.
